Templates by BIGtheme NET
Rumah » informasi » Rakor Antar Penegak Hukum di Riau Bahas Isu Terorisme
medium_72isis

Rakor Antar Penegak Hukum di Riau Bahas Isu Terorisme

PEKANBARU – Rapat koordinasi antar aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme digelar di ruang melati Kantor Gubernur Riau. Sejumlah isu lokal mau pun nasional dibahas pada pertemuan tertutup tersebut.

Hadir Deputi Penindakan dan Pembinan Kemampuan Irjenpol Drs Arif Darmawan. Anggota Komisi III DPR RI John Kennedy Aziz,  Dr Ramelan serta Ketua Pengadilan Negeri Jakarta. Sementara dari Riau Danrem 031/WB Brigjend TNI Nurendi, Kapolda Riau Brigjen Pol Dolly Bambang Hermawan serta sejumlah undangan lainnya

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau diwakili staf ahli bidang hukum dan politik, Kasiaruddin dalam sambutannya mengatakan penegakkan hukum harus melindungi hak-hak warga negara dan menjaga kedaulatan NKRI. Penegakan hukum harus memiliki landasan yang berupa cita hukum (rechtsidee) yang merupakan dasar filsafat yang menjadi kesepakatan rakyat Indonesia.

Dimana, perlindungan Hak azasi Manusia (HAM) bagi WNI baik yang tinggal di dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian  perlindungan HAM tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana terorisme.

“Paradigma tersebut merupakan “tri tunggal” yang satu dan yang lainnya saling terkait dalam menjalankan fungsi dan control kegiatan penanggulangan terorisme,” kata Kasiaruddin, Kamis (11/6/15).

Dipaparkannya, sebagai negara hukum harus menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Memberantasan kejahatan terorisme, tentunya harus mampu mencerminkan tiga aspek. Pertama aspek preventif, aspek represif dan aspek rehabilitatif. Karena itu intervensi pengawasan Negara semata-mata melalui lamanya sanksi pidana terbukti kurang mampu mengurangi angka kejahatan.

Kecenderungan yang justru terjadi makin sering timbul belakangan adalah makin maraknya aksi atau kegiatan yang mengarah pada persiapan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh kalangan generasi muda.

“Contoh paham radikal yang sedang gencar berkembang di seluruh dunia akhir-akhir ini, yaitu Paham ISIS (Islamic State of Iraq and Syria). ISIS dari sisi ideologi merupakan gerakan lintas negara yang bertujuan mendirikan negara tersendiri,” ungkap Kasiarudin.

Banyak stigma negatif dari masyarakat dunia tentang keikutsertaan warga Negara kita untuk menjadi anggota ISIS. Bahkan upaya-upaya perekrutan dengan mengatasnamakan agama dengan bujuk rayu yang menjurus kearah materi. Pada akhirnya masyarakat kita banyak tersandung kasus keterlibatan terorisme. Karena itu semua pihak harus berupaya semaksimal mungkin untuk terus bersosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya paham radikalisme.

Ada pun terkait rakor aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme, diharapkan  baik polisi, jaksa, hakim maupun petugas lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan penegakan hukum pemberantasan terorisme lebih berperan mulai melakukan pencegahan hingga penanggulangan.

Para tokoh agama atau uIama, dirasakan sangat penting. Salah satu upaya yang mungkin dilakukan adalah dengan meneguhkan kembali semangat empat pilar yaitu Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada seluruh masyarakat.(MC Riau/mtr/van)

Sumber:mediacenter.riau.go.id

Tentang fkptriau